Sumberdaya Kelautan Diharapkan Dapat Menjadi Pilar Ketahanan Pangan Nasional

*KEK Sorong Diresmikan

 

Manokwari – Dengan diresmikannya KEK Sorong, pemerintah percaya bahwa hal ini akan berdampak penting bagi kehidupan ekonomi di Papua Barat dan di Kabupaten Sorong khususnya, tetapi juga akan membawa manfaat bagi perekonomian Nasional.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang telah ditetapkan Presiden RI sebagai salah satu proyek strategis Nasional, karena memiliki  sumber daya kelautan, sumber daya bahan tambang yang menjanjikan. Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat meresmikan KEK Sorong di Pelabuhan Arar.

Menurut Darmin, potensi sumberdaya kelautan diharapkan dapat menjadi pilar ketahanan pangan nasional dan mampu mensejahterakan masyarakat pesisir Papua. Sebab dengan pengelolaan potensi sumberdaya ini, nantinya akan ada penciptaan lapangan kerja cukup banyak.

Darmin menuturkan, pengoperasian KEK Sorong praktis secara nasional saat ini terdapat 13 KEK yang sudah beroperasi. Dari jumlah itu, 8 KEK fokus pada kegiatan industri, dan 5 KEK bergerak dalam pengelolaan potensi pariwisata.

KEK itu didesain pemerintah untuk mempertemukan sumberdaya yang ada di daerah dengan demand-nya, dengan pemasarannya. KEK ini semacam infrastruktur, tapi bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga ada soft infrastrukturnya. Tujuannya supaya sumberdaya yang ada di daerah lebih cepat diolah, kemudian dipasarkan, bisa di dalam negeri bisa di luar negeri.

Lebih lanjut dijelaskan, Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah membangun 226 proyek strategis nasional yang akan tuntas pada akhir 2019. Hal ini bertujuan untuk mempercepat masuknya investor di KEK Sorong.

“Aturan tax holiday untuk menarik investor itu sudah ada, tapi berlaku dengan ketentuan dan syarat. Misalnya, kalau investasinya sekian besar, maka tax holiday antara 3 sampai 5 tahun.” Tutur Darmin.

Sementara itu Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan secara terpisah mengatakan, KEK Sorong tetap menjadi perhatian pemerintah pusat agar proses penyempurnaan baik infrastruktur kawasan KEK maupun mendorong masuknya investasi dapat berjalan maksimal.

kawasan ekonomi khusus Sorong sudah ada sejak tahun 2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2016.

“Penerapan KEK Sorong sejalan dengan prioritas, sasaran dan tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam RPJM tahun 2012-2016 maupun RPJM tahun 2017-2022 meningkatkan perekonomian daerah yang di dukung oleh pemanfaatan sumber daya lokal lintas sektoral,” tutup Dominggus. (*****)