MRP & DPR PB Harus Evaluasi Dana Otsus

Manokwari – Sesuai dengan desakan public, Wakil Gubernur Papua Barat, M. Lakotani mengatakan, sudah saatnya Pemerintah melakukan evaluasi penggunaan dana Otsus di Papua Barat dan selanjutnya diserahkan kepada MRP dan DPR Papua Barat, hal ini sesuai dengan kewenangan yang tertuang pada UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai amanat UU 21 Tahun 2001, dalam pasal 77 evaluasi tetap harus melalui MRP dan DPR PB untuk selanjutnya kedua lembaga ini akan meminta pandangan dan aspirasi dari seluruh masyarakat adat di wilayah daerah pemilihan Papua Barat.

Draf revisi Otsus sudah diajukan ke DPR dan MRP, untuk kemudian dilakukan uji publik dan langkah-langkah pembahasan sesuai kewenangan dan mekanisme lembaga, namun revisi tersebut dilakukan secara terbatas yakni dibawah 50 persen.

“Sesuai Konteks undang – undang otsus pada pasal 34 yaitu pembiayaan pembangunan dalam kerangka pelaksanaan otsus itu yang kemudian dievalusi pada tahun 2021 nanti.” Ungkap Lakotani

Wagub juga berharap proses evaluasi Otsus dapat dilakukan dengan baik, sehingga mendatangkan manfaat yang baik pula kepada seluruh masyarakat asli papua di Papua di Papua Barat. (*****)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *