Pertimbangan Gubernur Tidak Melakukan Lockdown Pelabuhan & Bandara Di Papua Barat

https://youtu.be/5mbFHYYR2pg

Manokwari – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menghimbau kepada seluruh Pimpinan OPD maupun seluruh unsur Forkopimda di Papua Barat untuk dapat memberikan masukan serta arahan secara baik kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat, terkait pertimbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang tidak menutup atau lockdown Pelabuhan Laut maupun Bandara Udara. s

Menurut Gubernur saat ini 9 kebutuhan bahan pokok sesuai laporan dari instansi teknis bahwa stok diperkirakan aman hingga 3 – 4 bulan mendatang, namun disisi lain bila pihaknya melakukan lockdown maka dirinya yakin stok 9 bahan pokok tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Gubernur juga menyakatan bahwa, saat ini pihaknya masih butuh bantuan Jakarta dan Jakarta pun masih membutuhkan bantuan dari Negara – Negara lain.

“Kalau Pemerintah ambil kebijakan sendiri untuk melakukan lookdown bandara udara dan pelabuhan laut maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas, khususnya terkait stok maupun kesiapan 9 bahan pokok selain itu pula akan mempengaruhi distribusi peralatan kesehatan maupun obat – obatan terkait Covid-19,” tutur Mandacan.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, sesuai data Tim Satgas Covid-19 saat ini di Papua Barat khususnya Kota Sorong dari 23 sampel darah yang dikirim baru 5 sampel yang dikembalikan yakni 3 pasien Negatif, 2 Positif. Dari 2 pasien yang positif 1 dinyatakan meninggal dunia, 1 pasien masih dalam perawatan dan 1 pasien lainnya yang berstatus ODP sesuai laporan kemarin telah meninggal.

Sementara itu daerah lainnya saat ini dalam kategori status Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan beberapa sampel saat ini masih menunggu hasil dari Laboratorium Kesehatan Jakarta.

Ia berharap ada pengertian dari masyarakat untuk tetap mengikuti intruksi, himbauan maupun berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah, karena sebelum pemerintah mengambil keputusan pasti sudah mempertimbangkan berbagai dampak buruk yang nantinya dihadapi masyarakat.

“Pemerintah tidak mungkin mengambil jalan pintas dengan keluarkan keputusan sepihak yang merugikan masyarakat, kita harus pikirkan dampak buruknya juga, karena menyangkut aspek social, perekonomian rakyat maupun kesehatan,” Tutup Mandacan. (*****)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *